Penerimaan produk dan supplier
Diperbarui 21 Oktober 2026
Berlaku mulai 21 Oktober 2026. Kebijakan ini berlaku untuk layanan retail melostore.id yang dikelola PT Melo Digital Kreasi.
1. Tujuan, cakupan, dan penanggung jawab
Kebijakan ini menetapkan persyaratan penerimaan supplier dan produk ke katalog retail melostore.id. Penanggung jawab persetujuan dan eskalasi adalah manajemen PT Melo Digital Kreasi atau petugas yang ditunjuk. Kebijakan ini tidak mengatur pendaftaran pelanggan sebagai penjual, tidak membuka marketplace untuk unggahan produk oleh pelanggan, dan tidak memasukkan situs mitra atau layanan bisnis lain ke dalam pengajuan pembayaran retail Melostore.
2. Kriteria penerimaan supplier
Supplier harus dapat diidentifikasi, memiliki sumber pasokan dan kewenangan distribusi yang dapat dijelaskan, serta menyediakan informasi produk, dukungan, dan penyelesaian kendala yang memadai. Hubungan langsung dengan publisher dan hak penjualan global tidak boleh dinyatakan hanya berdasarkan nama supplier, logo game, atau keberadaan produk dalam katalog.
Informasi yang diminta disesuaikan dengan risiko dan bentuk usaha: nama badan usaha atau identitas usaha yang relevan, pendaftaran usaha jika berlaku, kontak dan wakil berwenang, sumber pasokan atau perjanjian distribusi, wilayah yang diperbolehkan, kategori produk, serta ketentuan pemenuhan, pembayaran, refund, dan sengketa. Informasi kepemilikan dan pemeriksaan tambahan dapat diminta bila diwajibkan hukum atau penyedia pembayaran. Data tidak dikumpulkan lebih dari yang diperlukan.
3. Peninjauan konten dan hak penjualan
Sebelum produk baru diaktifkan, petugas harus menilai kecocokannya dengan Kebijakan Konten Terlarang, pembatasan penerbit, hak distribusi, wilayah, dan persyaratan penyedia pembayaran. Keraguan mengenai sumber produk, identitas supplier, sanksi yang berlaku, atau aktivitas ilegal harus diselesaikan atau dieskalasikan sebelum persetujuan. Produk yang tidak memenuhi persyaratan ditolak atau tetap tidak aktif sampai masalahnya terselesaikan.
4. Pemeriksaan produk dan pemenuhan
Peninjauan harus mencakup nama dan identitas produk, nominal, region, persyaratan akun, masa berlaku dan cara penukaran voucher, harga serta mata uang, data tujuan yang diperlukan, estimasi proses, dan prosedur bantuan. Validasi pemenuhan dilakukan dengan metode pengujian yang diizinkan dan sesuai jenis produk. Konfirmasi pembayaran saja bukan bukti bahwa produk telah diterima pelanggan.
Untuk voucher dan gift card, pastikan keterangan region, masa berlaku apabila ada, serta penanganan kode tidak valid atau sudah digunakan tersedia. Produk yang memerlukan akses akun wajib ditinjau khusus terhadap izin penerbit, keamanan data dan persyaratan penyedia pembayaran; keberadaannya pada supplier tidak otomatis berarti layak diaktifkan.
5. Persetujuan dan aktivasi
Keputusan penerimaan harus dicatat beserta referensi pemeriksaan, supplier, kategori atau produk yang disetujui, batas wilayah, saluran pembayaran, syarat tambahan, serta penanggung jawabnya. Sinkronisasi katalog supplier tidak menggantikan persetujuan dan tidak boleh memperluas cakupan pembayaran atau wilayah tanpa peninjauan. Untuk penyedia pembayaran baru, produk terkait tidak boleh diproses sebelum seluruh persetujuan yang diperlukan diperoleh.
6. Pemantauan, perubahan, dan penangguhan
Manajemen menetapkan peninjauan berkala sesuai risiko dan melakukan peninjauan ulang ketika terdapat perubahan supplier, kepemilikan, sumber pasokan, produk, wilayah, atau ketentuan penyedia pembayaran. Keluhan hak distribusi, dugaan penipuan, kegagalan pemenuhan berulang, dan pemberitahuan pihak berwenang atau penyedia pembayaran menjadi dasar investigasi. Produk atau saluran terkait dapat dinonaktifkan selama pemeriksaan; aktivasi kembali memerlukan penyelesaian dan persetujuan yang tercatat.
7. Catatan, privasi, dan pertanyaan
Catatan keputusan dan bukti yang relevan harus disimpan secara aman dengan akses terbatas, sesuai kebutuhan operasional dan kewajiban retensi yang berlaku. Kebijakan ini menetapkan standar proses; bukan pernyataan bahwa seluruh pemasok lama telah memperoleh sertifikasi atau bahwa setiap produk sudah disetujui oleh semua penyedia pembayaran. Pertanyaan dapat disampaikan ke [email protected].
English: Scope and accountability
Effective 21 October 2026. This policy sets the requirements for admitting suppliers and content to the consumer retail catalogue at melostore.id. PT Melo Digital Kreasi management or its designated reviewer owns approval and escalation. Customer registration does not create a seller account or authorise third-party merchant payment collection. Other business services and partner websites are outside this retail onboarding scope.
English: Supplier and product assessment
Before new activation, the reviewer must assess the supplier's identity, relevant business information, lawful sourcing and distribution authority, permitted territories, product specifications, fulfilment, support and refund arrangements. Evidence requests are proportionate to risk and applicable obligations; additional ownership or compliance checks are required where relevant. Direct publisher relationships or worldwide rights must not be assumed. Unresolved sourcing, identity, sanctions or prohibited-content concerns prevent approval.
Products must be assessed against the Prohibited Content Policy and publisher and payment-provider rules. Review includes denomination, region, account eligibility, voucher redemption and expiry where applicable, price, required customer data, delivery and dispute procedures. Use an authorised validation method appropriate to the product. Payment success is not proof of delivery.
English: Approval, monitoring and records
Approval decisions must identify the supporting review, supplier, products or categories, territories, payment channels, conditions and responsible reviewer. Supplier catalogue synchronisation does not replace approval or broaden its scope. Periodic risk-based review and event-driven reassessment are required when relevant conditions change or credible complaints arise. Affected listings or channels may be suspended pending investigation; reinstatement requires documented resolution. Review records must be protected and retained under applicable obligations. This policy establishes requirements; it does not certify historical supplier reviews or approval by all payment providers. Contact [email protected].